Ini 5 Isu Penting Industri Fintech Indonesia di 2021

KOP-AJA
KOP-AJA

P.Andemi Covid-19 mendorong percepatan digitalisasi sektor keuangan, termasuk memperkuat kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi dan menggunakan layanan keuangan digital. Pelaku industri berharap pemerintah memperkuat regulasi untuk mendukung tumbuhnya ekosistem fintech yang inklusif dan berkelanjutan.

Karena regulasi yang kuat berpotensi menjadi faktor lompatan kuantum industri pembayaran dan jasa keuangan digital pada tahun 2021 sekaligus merupakan salah satu upaya untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan penerimaan negara.

Baca juga: Riset LD FEB UI: Fintech & Loan Menarik Generasi Milenial dan Industri Kreatif

Menurut Hendri Saparini, Anggota Komite Pengarah Masyarakat Fintech Indonesia (IFSoc), di tengah guncangan ekonomi akibat pandemi, industri fintech aktif membantu pemerintah menggerakkan perekonomian Indonesia. Diantaranya penggunaan program Pre-Work Card dan QRIS sebagai inovasi dari Bank Indonesia.

Salah satu keunggulan QRIS adalah masyarakat dapat bertransaksi dengan cepat, mudah, murah dan aman. Namun demikian, IFSoc memandang bahwa diperlukan kolaborasi yang kondusif agar tercipta win-win solution bagi seluruh pemangku kepentingan. BI perlu mengkaji struktur insentif dan disinsentif dalam penerapan QRIS, khususnya dalam hal pricing dan akuisisi merchant.

Perlu kolaborasi dan strategi inovatif

“Keuangan inklusif merupakan salah satu kebijakan kunci dalam pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah bersama fintech perlu menyiapkan strategi inovatif untuk melakukan pemerataan literasi keuangan dan pemerataan akses layanan fintech,” kata Hendri dalam siaran pers yang diterima oleh Gizmologi.

Sementara itu, Anggota Steering Committee IFSoc, Dr. Agustinus Prasetyantoko menjelaskan, fintech telah menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun fondasi pemulihan ekonomi nasional pascagangguan COVID-19 pada tahun 2020.

Untuk itu, IFSoc merekomendasikan kepada pemerintah, BI dan OJK agar dapat merumuskan Strategi dan Roadmap Fintech dan Digital Nasional yang terintegrasi untuk membawa fintech Indonesia ke level selanjutnya. IFSoc akan terus berperan sebagai mitra bagi pengambil kebijakan, masyarakat. dan pelaku industri, ”kata Rektor Universitas Katolik Atma Jaya ini.

Tantangan dan Peluang Fintech

Saat ini, kesenjangan digital masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi. Indeks inklusi keuangan Indonesia pada tahun 2019 sebesar 76%, lebih rendah dari Singapura (98%), Malaysia (85%), dan Thailand (82%). Oleh karena itu, IFSoc mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan Perpres No. 114/2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Perpres ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian keuangan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia dan menargetkan indeks keuangan inklusif Indonesia mencapai 90% pada tahun 2024.

Kolaborasi pemerintah, perbankan, dan pelaku industri fintech berpotensi mendorong adopsi layanan keuangan digital secara masif dan secara signifikan meningkatkan tingkat inklusi keuangan. Di tengah pandemi, perbankan dan fintech terus berinovasi agar masyarakat mendapatkan pinjaman dengan proses yang lebih cepat dan mudah.

Selain itu, fintech juga mendorong peningkatan investasi, seperti penjualan Surat Berharga Negara (SBN) ritel dengan memanfaatkan fintech. Saat ini, penetrasi pasar SBN ritel mengalami percepatan yang pesat yang didorong oleh platform berbasis fintech.

Untuk proyeksi industri fintech pada 2021, IFSoc mencatat ada beberapa momentum dan regulasi kunci yang akan menentukan pertumbuhan industri fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan.

1. RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Madrasah muslim
Ilustrasi foto: 123rf / Kamil-Macniak.jpg

Meningkatnya penggunaan teknologi digital di sektor keuangan telah mengubah lanskap risiko, dengan fokus pada risiko siber, anti pencucian uang, risiko operasional, dan perlindungan data.

Terkait perlindungan data, hingga akhir tahun 2020, Indonesia belum memiliki undang-undang yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi (PDP). Sedikitnya 136 negara telah memiliki undang-undang ini, di antaranya negara-negara ASEAN yaitu Malaysia sejak 2010, Singapura dan Filipina sejak 2012, serta Thailand sejak 2019.

Baca:  Membuat Program BMI di Java Dengan IDE NetBeans

Sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas), kehadiran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah mendesak pada tahun 2021.

"Seiring dengan pesatnya perkembangan aktivitas dan inovasi layanan keuangan digital, IFSoc berpandangan bahwa diperlukan respon yang tepat dalam mengakomodasi PDP, terutama aspek perlindungan bagi pengguna terkait dengan pengumpulan dan penggunaan data pribadi pengguna," kata Yose Rizal Damuri, ekonom CSIS dan anggota Steering Committee dari Indonesia Fintech Society. (IFSoc).

2. Bank Digital

Jenius MoneytoryTransformasi layanan digital juga terlihat dari berkembangnya konsep digital banking oleh pelaku industri perbankan dan fintech. Oleh karena itu, terdapat urgensi yang cukup besar bagi regulator untuk mengeluarkan ketentuan khusus bagi bisnis digital banking.

IFSoc meyakini bank digital dapat mengubah lanskap industri perbankan di Indonesia, dengan fakta bahwa 50% masyarakat tidak memiliki rekening bank. Bank digital dapat mempercepat penetrasi layanan perbankan ke daerah terpencil dengan biaya yang lebih rendah daripada membangun kantor cabang fisik. Potensi pertumbuhan digital banking yang pesat harus mendorong OJK mengeluarkan peraturan khusus pada tahun 2021.

3. Pinjaman P2P

Kredivo
Ilustrasi pengguna mengakses layanan Kredivo

Pinjaman dari P2P lending selama pandemi terus meningkat. Akumulasi sudah mencapai Rp. 128,7 Triliun hingga September 2020. OJK sedang menyusun regulasi baru terkait Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau P2P lending untuk merevisi regulasi sebelumnya.

IFSoc berharap Peraturan OJK yang baru dapat lebih memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan pada saat yang sama mendorong inovasi dan pertumbuhan akses ke layanan keuangan digital. IFSoc mengapresiasi upaya pemerintah dalam memprioritaskan koordinasi semua pihak dalam memastikan berjalannya fungsi pengawasan, mengingat fintech terus berkembang dalam kompleksitas.

4. Modul Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) dan Pendapatan Negara Generasi Ketiga (MPN-G3)

Era new normal menjadi momentum untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan negara serta mempercepat dan memperluas digitalisasi pelayanan pemerintahan. Antara lain melalui inisiatif elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP) dan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN-G3). Hal ini dikarenakan adanya perubahan pola interaksi di masyarakat yang cenderung mengurangi kontak, termasuk dalam bertransaksi.

Pada tahun 2021 Pemerintah bersama DPR telah menetapkan target penerimaan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun. Fintech diyakini mampu menjawab kebutuhan teknologi yang harus diterapkan dalam ETP dan MPN-G3 yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan kualitas pelayanan publik, seperti kecepatan transaksi keuangan, transparansi, mencegah kebocoran penerimaan negara, sehingga meningkatkan pendapatan negara dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

5. Penyaluran Bantuan Sosial (G2P)

IFSoc mendorong pemerintah memanfaatkan fintech dalam penyaluran bansos mengingat fintech terbukti berhasil menghilangkan peran intermediasi dalam penyaluran insentif program Kartu Pra Kerja dan dapat dikembangkan untuk skema bansos murni.

Ciri dan cakupan fintech dapat dimaksimalkan guna mencapai target 6T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat kuantitas, tepat harga, kualitas, dan administrasi). Oleh karena itu, IFSoc memandang bahwa integrasi fintech yang berkelanjutan dalam penyaluran bansos nontunai perlu dibarengi dengan identifikasi tantangan, dukungan kajian kebijakan, dan penyiapan ekosistem operasional.